Sinergi Lab Kalibrasi

Selama puluhan tahun bergelut di bidang kalibrasi, sampai detik ini rasanya belum nampak sinergi yang baik antar laboratorium kalibrasi di Indonesia. Konsep jaringan nasional yang dibentuk atas inisiatif para petinggi di KAN – BSN ternyata belum memberikan banyak manfaat riil bagi para anggotanya.

Dalam lingkup kecil dan sporadis, Laboratorium tempat saya bekerja memang sempat mengadakan kerjasama dengan lab kalibrasi yang kebetulan memiliki bidang kerja yang berbeda. Lab saya berada di jalur elektrikal, sedangkan lab tandem tersebut berada di jalur mekanikal. Kerjasama ini cenderung mengarah ke kerjasama pemasaran. Sederhananya, jika ada calon kastamer membutuhkan kalibrasi alat ukur mekanik dan elektrik sekaligus kepada lab saya, maka staf marketing di lab saya berkewajiban merekomendasikan layanan kalibrasi mekanik kepada lab tandem. Dan sebaliknya juga begitu. Dan bisa saja suatu waktu kedua lab membentuk satu tim kalibrasi untuk kalibrasi on-site.

Walaupun ternyata tidak terlalu berhasil dalam realisasinya, kerjasama ini memberikan pengalaman dan pelajaran terutama bagi manajemen lab kalibrasi, ternyata tidak mudah juga untuk “berbagi” di dalam peta persaingan layanan kalibrasi komersial. Perlu ada prosedur yang jelas dan mungkin harus mengikat beberapa belah pihak untuk menjalankan peran sinergi yang disepakati, dan itu harus sudah dalam level operasional, tidak hanya di atas perjanjian kerjasama saja. Evaluasi secara periodik mungkin perlu dibuat untuk bisa menuangkan strategi-strategi lanjutan sesuai dengan apa yang sudah terjadi selama kurun waktu tertentu di lapangan, dan bahkan akhirnya menentukan tindakan berikutnya apakah kerjasama tersebut patut dilanjutkan atau dihentikan saja karena memang tidak memberi manfaat apa-apa.

Namun demikian untuk ukuran Indonesia, sering terlihat bahwa yang namanya kerjasama ini biasanya berhasil jika ada orang di kedua (atau beberapa) pihak yang betul-betul peduli, dan itupun biasanya atas dasar pertemanan. Jika saya memiliki teman yang bekerja di laboratorium “tandem” tersebut, kerjasama kedua lab cenderung bisa menghasilkan manfaat nyata, minimal komunikasi antar kedua lab berjalan (melalui link saya dan teman tersebut).

Masih mengenai kerjasama, biasanya lab kalibrasi sebenarnya juga memiliki kerjasama informal dengan beberapa vendor pemasok perangkat untuk Lab. Untuk kasus Lab tempat saya bekerja, kerjasama ini pada beberapa waktu lalu sempat membuahkan hasil yang cukup signifikan bagi lab karena ada sebagian kastamer yang melakukan order kalibrasi atas rekomendasi dari vendor pemasok tersebut. Jadi ketika vendor menjual alat ukurnya kepada kastamer X misalnya, ketika kastamer X membutuhkan kalibrasi untuk perangkat yang baru dibelinya tersebut, vendor akan mengajukan nama lab saya. Walaupun tidak terlalu sering, ketika membeli suatu alat ukur dari vendor, kastamer biasanya meminta alat ukur sudah dalam keadaan terkalibrasi. Ini juga digunakan oleh vendor sebagai bagian dari strategi packaging-nya, untuk memberi kesan “complete” untuk melengkapi dokumen-dokumen pada pengadaan alat ukur kastamernya.

Kerjasama antar lab dengan beberapa vendor ini terasa lebih bermanfaat daripada kerjasama formal yang pernah dibuat antar lab. Bahkan terkadang ada saja kastamer yang memberi order kalibrasi atas dasar rekomendasi dari kastamer lain yang sebelumnya pernah meng-order-kan kalibrasinya. Tentu ini kalau dilihat dari satu sisi saja, yaitu sisi ekonomi.

MANFAAT KERJASAMA ANTAR LAB

Pertanyaan besarnya adalah apakah tidak mungkin kerjasama antar lab kalibrasi dan lab uji di Indonesia memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya ? Manfaat praktis dan nyata apa yang kira-kira dapat dipetik dan bagaimana cara untuuk mewujudkannya ? Apalagi dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini sudah semakin memudahkan suatu komunitas untuk saling bertukar informasi, bahkan bisa lewat arena community di Internet seperti facebook atau friendster.

Gambar. Power of us (sumber : 5^th Australasian Conference on Safety and Quality in Health Careco-hosted by AAQHC and the ACHS)

Sedikit membahas tentang Jaringan Nasional Laboratorium (JNL), ini merupakan gabungan antara jaringan nasional lan penguji dan jaringan nasional lab kalibrasi. Sifatnya nirlaba, non-pemerintah (BSN hanya sebagai fasilitator), independen.

Tujuan dari JNL ini, saya resume-kan dari tulisan Setyodewati tentang JNL pada tanggal 3 Desember 1998 pada lokakarya Lab Penguji dan Kalibrasi di Manggala Wanabakti, adalah sbb :

1. Meningkatkan mutu dan kepercayaan konsumen terhadap lab yang telah diakreditasi KAN – BSN.

2. Menjalin kerjasama antar lab dalam hal pelayanan, informasi, pelaksanaan uji profisiensi, pelatihan staf dan lain-lain.

3. Memberi umpan balik dalam penyempurnaan sistem pengawasan mutu.

4. Mengembangkan metode kalibrasi dan uji dengan cara bekerjasama antar lab dan mengembangkan standar nasional

5. Memberikan konsultasi masalah pengembangan lab kalibrasi dan uji di seluruh Indonesia

6. Memikirkan pengembangan lab di Indonesia untuk mendukung pengujian barang-barang ekspor di masing-masing daerah dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang impor.

Ada beberapa hal yang menurut saya sangat perlu diperhatikan terkait tujuan ini, antara lain :

1. Sampai saat ini posisi konsumen agak lemah dalam layanan kalibrasi, karena pada fakta di lapangan konsumen dengan “terpaksa” (karena tidak ada pilihan lain) setuju saja dengan metode kalibrasi, kejujuran teknisi pelaksana kalibrasi dan kejujuran angka-angka yang ada pada sertifikat atau data hasil kalibrasi. Konsumen sering tidak bisa berbuat apa-apa karena memang knowledge dan “kekuasaan” dalam hal teknis kalibrasi ada di pihak lab, walaupun sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan konsumen untuk dapat sedikit memperkecil gap ini, yaitu dengan mengadakan audit kepada lab atau dengan selalu berkomunikasi dengan teknisi pelaksana kalibrasi secara langsung, bahkan sesekali bisa melihat langsung proses kalibrasinya. Tapi dalam kenyataannya, sebagian besar kastamer tidak melakukannya, sehingga ini membuat kondisi tersebut terjadi. Dalam hal kepantasan, keputusan untuk melakukan audit biasanya disesuaikan dengan jumlah order. Terbayang kastamer hanya order satu alat ukur yang tarif kalibrasinya Rp 1 juta, misalnya, tentu lab akan mempertimbangkan untuk menerima order ini jika kastamer mengajukan syarat audit terlebih dulu. Effort menjadi auditee tidak sebanding dengan nilai transaksi. Walaupun kastamer pada prinsipnya punya hak meminta, lab tentu juga punya hak menolak.

2. Antar lab memiliki interpretasi sendiri-sendiri terhadap mutu layanan. Parameter ini memang tidak mudah untuk distandarkan karena beragamnya variasi dalam proses kalibrasi yang dilakukan untuk satu alat yang sama sekalipun, misalnya dalam perbedaan metode kalibrasi yang digunakan, jumlah titik ukur per parameter, parameter apa saja yang diukur, jenis dan spesifikasi perangkat standar atau calibrator, dan lain-lain termasuk policy yang dianut oleh Lab.

Ada satu kasus dimana suatu lab kalibrasi rekan saya di Batam kalah dalam tender layanan kalibrasi dengan suatu provider layanan kalibrasi lainnya yang kebetulan berasal dari negeri seberang. Setelah dicermat, ternyata lab kompetitor tersebut melakukan kalibrasi hanya dengan jumlah titik ukur yang sangat minimal menurut ukuran kebiasaan lab umumnya. Sebagai contoh untuk Frequency Counter, kalibrasi hanya di titik referensi 10 MHz nya saja.

Sedangkan yang biasa dilakukan lab rekan saya adalah selain pemeriksaan parameter referensi frequency tersebut, dilakukan juga pengecekan “input sensitivity” dan “display frequency accuracy”, bahkan kadang dilengkapi dengan pengecekan filter, ratio, time interval, dan mungkin ada parameter atau feature unik lainnya. Pantas saja lab komptetitor tersebut mampu menawarkan harga yang jauh lebih kecil. Tentu saja Lab tersebut tidak bisa disalahkan, karena yang dilakukannya mungkin sudah mendapat persetujuan dari kastamer, dan mungkin saja kastamer hanya membutuhkan pengukuran yang demikian.

Entahlah, apakah keadaan ini dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat. Dan nampaknya sebagian kastamer tidak terlalu mempedulikan bagaimana Lab melakukan kalibrasinya. Inilah yang harusnya menjadi pekerjaan rumah bersama antar KAN dan semua Lab yang berada dalam pengawasannya. Menurut hemat saya, kembalikan semua kepada kastamer, apa yang menjadi hak dan kepentingannya. Kastamer tidak bisa dipaksa-paksa untuk mendapat skema layanan terntentu. Yang penting adalah apakah kastamer telah mendapat haknya dengan baik, dan apakah Lab sudah menjalankan kewajibannya, sesuai dengan sistem mutu Lab itu sendiri dan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Inilah yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan cara mengefektifkan Jaringan Nasional Laboratorium. Mungkin ke depannya, untuk mengantisipasi kasus-kasus persaingan yang tidak sehat yag mungkin akan lebih pelik lagi, perlu dipikirkan pembentukan lembaga kode etik di dalam jaringan ini.

3. Ada gap yang masih menganga lebar antara Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dengan Lab Kalibrasi. Contoh kasus di suatu divisi A yang mendapat sertifikat ISO 9000-nya dari LSSM X, diperkenankan hanya melakukan kalibrasi 20 % saja dari perangkat yang dimilikinya, namun kebijakan yang sama sama sekali tidak berlaku untuk divisi B yang mendapat sertifikat ISO 9000-nya dari LSSM Y, dimana dalam hal ini hampir semua alat ukur harus dikalibrasi. Sebagai catatan, divisi A dan B ada dalam satu perusahaan yang sama.

Tentu saja ada dalih bahwa kondisi kedua divisi berbeda, namun dalam kenyataannya tidak jauh berbeda. Atau mungkin saja karena sistem mutu kedua divisi didisain berbeda, sehingga yang “dijaminkan” oleh divisi A tidak sama dengan yang “dijaminkan” divisi B. Nampaknya interpretasi kedua LSSM ini berbeda, dan itu “dimanfaatkan” dengan baik oleh divisi A.

Mudah-mudahan implementasi ISO/IEC 17021:2006 sebagai persyaratan terbaru dalam pengelolaan lembaga sertifikasi bidang sistem mutu dan lingkungan dapat mengatasi permasalahan seperti kasus di atas. Ada baiknya juga KAN melakukan pengawasan secara berkelanjutan penerapan ISO pada perusahaan-perusahaan secara langsung di lapangan, tentu dengan skala prioritas tertentu, misalnya untuk perusahaan-perusahaan skala besar yang berorientasi eksport. Perlu ada analisa dampak implementasi ISO terhadap ekonomi perusahaan dan bahkan ekonomi nasional dan daerah.

4. Uji profisiensi dalam bentuk interlaboratory comparison harus lebih dintensiifkan, karena menjadi salah satu sarana bagi KAN untuk melihat variasi kompetensi antar Lab. Sistem pelaksanaannya sampai saat ini memang masih terkesan “kurang ketat”, dan evaluasi hasilnya juga belum bisa memberi masukan yang berarti, hanya sekedar sampai pada kesimpulan apakah suatu Lab “in spec” atau tidak. Padahal dimensi lainnya masih banyak yang harus dilihat atau diperdalam lagi. Namun untuk melakukannya, kendala klasiknya adalah soal dana atau anggaran yang terbatas.

Kalau kita merujuk ke negara-negara yang sudah maju dalam manajemen mutunya, di sana ada beberapa provider profisiency testing.

Gambar. Website MeasurePT

Provider ini memastikan kemampuan suatu Lab dalam melakukan kalibrasi. Misalnya untuk Lab Kalibrasi Elektrikal, untuk pengukuran kapasitansi. Provider akan melakukan validasi kemampuan suatu Lab dalam melakukan kalibrasi kapasitansi, pada suatu range frekuensi tertentu pada suatu kapasitor artifak yang disediakan oleh provider.

Provider profesional seperti inilah yang diharapkan hadir juga di Indonesia, entah dalam skema sebagai bagian dari suatu Lab kalibrasi yang sudah ada, atau suatu perusahaan swasta biasa. Namun dari pengamatan sejauh ini, perguruan tinggi di Indonesia bisa disulap menjadi provider proficiency testing, tentunya dengan bantuan pemerintah (KAN-BSN).

Dengan kehadiran Provider PT yang profesional, maka manfaat kerjasama antar Lab dalam bentuk program proficiency testing ini akan lebih nampak, karena provider ini akan menjaga kualitas artifak, realibilitas artifak, pacakaging dan pengirimannya, memiliki laboratorium rujukan (ref lab) yang kredibel, memiliki kemampuan metode analisa statistik yang handal, memiliki kemampuan memperkirakan Artifact Assigned Value Uncertainty, dan dapat memberi laporan yang berkualitas.

5. Perlu diingat bahwa sinergi antar Lab adalah soal manajemen, bukan soal teknis. Itu artinya, persoalan teknis jangan didahulukan sebagai persoalan utama dalam mewujudkan niat yang baik ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan negosiasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik antar Lab, lembaga sertifikasi bahkan semua stakeholder terkait. Manfaatkan lebih luas dan lebih intens lagi kerjasama dengan organisasi dunia seperti APLAC. Dalam tingkat ASEAN, dulu sampai tahun 2004 ada skema ACCSQ (Asean Consultative Committee for Standards and Quality).

Gambar. Website ACCSQ

Gambar. Website APLAC

Mungkin ada baiknya kita sering-sering belajar dari negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam mengelola resource jaringan nasional dan internasionalnya. Tidak usah terlalu jauh sampai ke Amerika, kita bisa contoh Hongkong dan Singapura. Mungkin saya tidak sempat meninjau secara keseleruhan seluruh aktivitas dan prestasi mereka, namun jika anda sempat meninjau semua informasi yang ada di website-nya, akan terasa berbedanya mereka dengan kita. Soal teknis, saya yakin kita tidak kalah, namun kalau soal sinergi, nah ini dia pekerjaan besar kita.

Gambar. Website SPRING

Gambar Website HKAS

 

File PDF : Sinergi Lab Kalibrasi

REFERENSI

1. Dr. Sumardi, Bahan Acuan Standar dan Keabsahan Hasil Uji Laboratorium

2. Ir. Setyodewati, M. Eng, Jaringan Nasional Laboratorium, Desember 1998